Toddy juga berharap Gubernur Jawa Barat ke depan mampu memprediksi tantangan yang akan dihadapi dalam 5 tahun ke depan.
“Sehingga saat dia membuat kebijakan publik, bukan sekadar kebijakan murah hati (benevolent policy), tetapi bagaimana kebijakan publik tersebut dijalankan secara tepat sesuai kebutuhan dan tuntutan publik,” ujar Toddy.
Toddy juga menyoroti pentingnya sosok Gubernur yang paham Kebijakan Politik Anggaran agar bisa menemukan solusi atas penurunan APBD Pemprov Jabar belakangan ini.
“Kok bisa-bisanya Gubernur yang memimpin 50 juta penduduk adem ayem saja saat APBD turun dari 37 triliun menjadi 30 triliun?” cetus Toddy.
Baca juga : Tujuh Organisasi Masyarakat Minta Hengky Kurniawan Tidak Politisasi Pembangunan di KBB ke Masyarakat
Bagaimanapun, seorang Gubernur Jawa Barat harus berjuang siang dan malam menaikkan government spending supaya ekonomi bisa tumbuh. Jangan cuma nampang sana sini buat pencitraan, karena tujuannya adalah menyejahterakan rakyat.
Menurut Toddy, omong kosong janji menyejahterakan rakyat dengan anggaran terbatas, apalagi jika government spending turun, investasi turun, dan daya beli masyarakat turun.
Salah satu yang disarankan Toddy adalah mengoptimalkan industrialisasi di Jawa Barat sehingga bisa membuka banyak lapangan kerja , melahirkan pelaku – pelaku umkm berkembang dengan berdayakan potensi kearifan lokal daerah dalam menunjang keberlangsungan kawasan industri tsb dan menaikkan daya beli masyarakat lokal dengan andilnya pemerintah daerah maupun pemerintah propinsi yang saling bersinergi dan berkesinambungan sebagaimana contoh berdayakan pelaku umkm usaha bengkel motor / tambal ban dalam menunjang pekerja di suatu kawasan industri dan membuka usaha umkm tahu tempe, peternak ayam, peternak telur, rempah – rempah & sayur – sayuran dalam menunjang katering dikawasan industri, membuka jasa transportasi angkutan karyawan. ( ada beberapa peluang korbisnis di kawasan industri antara tadi mengembangkan ekonomi masyarakat daerah ). Pemerintah daerah mengarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi.
“Hampir lebih 50% industri Indonesia ada di Jawa Barat. Sayangnya, pendapatan pajaknya ditarik ke Jakarta karena rata-rata kantor pusat industri-industri itu ada di Jakarta,” kata Toddy.
Baca juga : Raker Rancangan Perubahan KUA PPAS TA 2024, Komisi III DPRD Jawa Barat Dorong OPD Mampu Berinovasi
Harusnya, lanjut Toddy, Gubernur ke depan berani menekan semua industri yang dibangun di Jawa Barat agar mendirikan kantor pusat di wilayah Jawa Barat.
“Di Bekasi misalnya, biar pajaknya masuk ke PAD Provinsi Jawa Barat,” pungkas Toddy.
Diwajibkan untuk pelaku industri yang beroperasi dijawabarat untuk menggunakan kendaraan operasional memakai plat nomor wilayah jabar agar pendapatan pajak kendaraan masuk ke kas daerah jawabarat.