Sinyalemen lainnya, pernyataan itu disampaikan RK dalam acara konsolidasi kelompok relawan pendukungnya yang menamakan diri “Relawan Kita” yang digelar di Jakarta pada Sabtu (22/6/2024). Lambang atau logo Relawan Kita juga memuat gambar yang terlihat seperti Monumen Nasional atau Monas, sehingga memperkuat sinyalemen memang dibentuk untuk mendukung kandidasi RK di Pilgub Jakarta 2024.
Hal itu terkonfirmasi dari pernyataan Ketua Umum Relawan Kita, Henry Baskoro, bahwa kelompok relawan itu dibentuk ketika narasi majunya RK dalam Pilgub Jakarta 2024 menguat beberapa waktu belakangan.
“Kelompok ini bersifat independen, tidak mewakili parpol, serta berasal dari berbagai kelompok relawan di Jakarta yang memiliki aspirasi yang sama, yakni menjadikan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jakarta,” kata Henry Bskoro dalam acara konsolidasi relawan tersebut.
Menurut peneliti senior Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC), Idil Akbar, hal itu sudah sangat jelas dan bukan lagi sekadar dugaan. Menurutnya, keinginan RK untuk menjadi Gubernur Jakarta itu sudah terlihat sejak lama.
Baca juga : Polda Jabar Tak Hadiri Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, PN Bandung : Kami Tak Ada Kepentingan Apapun
“Menurut saya ini bukan lagi sekadar gimmick ya, tapi memang saya meyakini Kang Emil sudah sangat terobsesi untuk maju ke Pilgub Jakarta 2024 dan sangat optimis akan memenangi kontestasi. Dalam beberapa kesempatan kan Kang Emil selalu bicara soal Jakarta, bahwa Jakarta butuh perubahan, Jakarta butuh pemimpin yang penuh gagasan baru dan sebagainya,” kata Idil Akbar dalam konfirmasinya pada Senin (24/6/2024).
Menurut Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran itu, meskipun status Jakarta tidak akan lagi sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), namun tetap akan menjadi rujukan politik nasional, sehingga masih tetap menarik bagi banyak politisi dan partai politik untuk berkuasa.
Ia menyebut bahwa IKN sebagai daerah ibukota baru, belum memiliki kepastian mulai kapan akan bisa berjalan efektif. Lagi pula, sambungnya, perpindahan ibukota ke IKN hanya merupakan pergeseran orang-orang saja, dalam konteks politik tidak selalu diikuti oleh pergeseran perilaku dan pola pikir politik orang-orangnya.