Menurut dia, secara konkret pengawas Pemilu akan mengajak pengurus dan anggota NU serta Muhammadiyah untuk aktif dalam pencegahan pelanggaran dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada Serentak 2024.
Didik mengatakan, kerja sama dengan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu penting dilakukan karena potensi kerawanan pemilihan ke depan antara lain politik uang, politisasi sara, ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong.
“Melalui kerja sama dengan NU dan Muhammadiyah diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang dalam perhelatan Pilkada ke depan,” katanya.
Selain itu, kata dia, harapannya sayap organisasi yang ada di NU tersebut dan Muhammadiyah baik itu kelompok perempuan maupun kelompok mudanya dapat ikut aktif dalam pencegahan praktik politik uang serta politisasi sara yang dimungkinkan terjadi.
Baca juga : Industri Kulit Garut Harus Diimbangi dengan Pengolahan Limbah Yang Baik, DPRD Jabar Siap Beri Solusi Soal Limbah
Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bantul Riyanto mengatakan, akan memberikan dukungan terhadap kerja sama pengawasan partisipatif dalam Pilkada serentak 2024 yang dilakukan Bawaslu.
Pihaknya juga mendorong adanya materi khutbah yang memuat bahaya politik uang dan ujaran kebencian dari perspektif agama.
“Hal ini dirasa akan efektif mengingat materi khutbah akan dapat didistribusikan sampai ke pelosok dusun di Bantul, ” jelas Riyanto.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul Arba Riksawan Qomaru mengatakan, Muhammadiyah berharap peran nyata Bawaslu dalam kerja pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ke depan.
Baca juga : DPRD Kota Bandung Terus Godok Raperda Pengendalian Minuman Beralkohol Undang Pengusaha Hingga Ulama
Dia mengatakan, sebagai lembaga dakwah amar ma’ruf nahi munkar, Muhammadiyah terus menolak terhadap praktik politik uang dan akan menjadi bagian dari jihad di masyarakat.
“Muhammadiyah mendukung gerakan lawan politik uang yang gencar dilakukan Bawaslu Bantul ini, sebagai bentuk demokrasi yang sehat tanpa politik uang, ” papar Arba.