Dimasa presiden Habibie, pelaksanaan Pemilu Demokratis, dimana Habibie melaksanakan pemilu yang bebas dan demokratis melalui UU Nomor 2 Tahun 1999, yang menghasilkan 48 partai politik berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Ini adalah pemilu legislatif paling demokratis dan bebas saat itu.
“Saat Presiden Habibie mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 yang memberikan kebebasan kepada pers, berlawanan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang membungkam pers. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memulihkan kedaulatan dan kebebasan berpendapat, ” jelasnya.
Bahkan di era Habibie, memberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang meredakan gejolak disintegrasi dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah di Indonesia.
Selanjutnya Tody menjelaskan, bahwa di Eta Habibie Komnas Perempuan diresmikan sebagai tanggapan atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap wanita pada Mei 1998, Habibie membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.
Baca juga : Perluas dan Permudah Layanan Ketenagakerjaan, Disnaker Kota Bandung Hadirkan Master
Presiden Habibie, membangun Indonesia melalui Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi.
“Habibie memahami bahwa pembangunan politik yang stabil dan demokratis adalah prasyarat untuk pembangunan ekonomi. Dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Konsep ini tercermin dalam kebijakan pembangunan politik yang diimplementasikan oleh Habibie, yang meliputi Stabilitas Politik dan Demokratisasi Trilogi dan Caturlogi Pembangunan, ” jelas Tody.
Trilogi pembangunan yang dipopulerkan oleh Soeharto mencakup Stabilitas nasional yang dinamis, Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
“Namun, trilogi ini belum mencakup aspek demokrasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, Caturlogi Pembangunan yang mencakup partisipasi publik dan demokrasi diusulkan sebagai tambahan, ” jelasnya.
Baca juga : Perluas dan Permudah Layanan Ketenagakerjaan, Disnaker Kota Bandung Hadirkan Master
Untuk era pemerintahan Prabowo-Gibran (2024-2029), konsep pembangunan politik yang mendesak dan relevan untuk diimplementasikan adalah stabilitas politik, modernisasi politik, dan pembinaan demokrasi.
“Dengan menerapkan konsep-konsep ini, Prabowo diharapkan dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, menjadikan Prabowonomic sebagai kebijakan ekonomi yang berhasil memperkuat posisi Indonesia di mata internasional, ” pungkasnya.