Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi terkait guru agama Kristen ini. Termasuk mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung.
“Kami turut bersimpati dengan apa yang dirasakan oleh guru-guru semua, dan menyimpulkan adanya guru agama Kristen yang tidak mendapat honor serta fasilitas belajar dan mengajar yang kurang memadai,” ujarnya, Senin 3 Juni 2024 saat dikonfirmasi.
Ia menerangkan, persoalan yang dialami oleh para guru agama Kristen tersebut merupakan hal baru diterima oleh dewa . Oleh karena itu, DPRD akan menelusuri apakah merupakan ranah dari Disdik Kota Bandung atau Kemenag.
Sementara untuk persoalan P3K yang tidak ada kuota bagi guru honorer agama Kristen, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga perlu adanya upaya dari organisasi atau lembaga yang menaungi guru agama Kristen dalam mendorong aspirasi tersebut.
Baca juga : Mantan Gubernur Sultra Hadiri Pertemuan Masyarakat Kab Muna Di Bandung, Ini Pesannya
“Tentu kami prihatin dengan persoalan ini, dan saya berharap tidak sampai di sini pertemuan kita. Dan ke depan harus ada narasumber yang kompeten, dalam menjawab permasalahan ini, seperti dari pihak Disdik, Kemenag maupun Bagian Kesra Pemkot Bandung,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mendorong agar forum tersebut dapat memberikan data yang valid kepada Pemkot Bandung dan DPRD. Terutama jumlah guru agama Kristen yang ada di Kota Bandung.
“Forum ini juga memberikan data-data yang valid dan akurat dan ini yang kita akan perjuangkan dan kawal bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Mohamad Firaldi berharap persoalan tersebut terus disuarakan. Sehingga guru honorer agama Kristen dapat memperoleh hak dan fasilitas mengajarnya.
Baca juga : Organisasi Viking Dorong Polisi Usut Kasus Oknum Bobotoh yang Pecahkan Kaca Mobil Pelat B di Bandung
“Permasalahan ini lebih bersuara dan sepaham. Saya berharap ini ada penyelesaiannya dan kami komisi D siap jika dibutuhkan,” katanya.